Beranda - Kanogama

Berita Terbaru

Event Vibes! Mari Meriahkan Kanogama Fun Run 2025: Lari Bersama Komunitas, Rayakan Kesehatan dan Kebersamaan di UGM!

By Dr. Admin Kita Sh | July 8, 2025

Siapkah Anda menjadi bagian dari perayaan olahraga lari terbesar di Yogyakarta? Justicia Kanogama Fun Run 2025 akan kembali hadir dengan…

Justicia Kanogama Fun Run 2025 Segera Digelar, Siap Berlari Bersama Ganjar Pranowo

By Dr. Admin Kita Sh | July 8, 2025

YOGYA – Komunitas Alumni Kenotariatan Universitas Gadjah Mada (Kanogama) akan menyelenggarakan event lari bertajuk Justicia Kanogama Fun Run…

Lihat semua

Pengumuman Penting

Lihat semua pengumuman

Produk Hukum Kanogama

Perdata

1. Pelayanan Fidusia

Jaminan Fidusia adalah jaminan atas benda bergerak (berwujud maupun tidak berwujud) sebagai penjaminan utang-piutang antara debitur dan kreditur. Diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999.

Jenis Layanan	Keterangan
Pendaftaran Fidusia	Pencatatan jaminan fidusia ke dalam sistem Ditjen AHU
Perubahan Fidusia	Perubahan data dalam perjanjian fidusia
Roya Fidusia	Penghapusan data fidusia setelah utang lunas

2. Pelayanan Notariat

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik (UU No. 30 Tahun 2004 dan KUHPerdata Pasal 1868).

Jenis Layanan	Keterangan
Pendaftaran Calon Notaris	Pengajuan menjadi notaris resmi
Perubahan Data Notaris	Pembaruan informasi pribadi/profesional
Perpindahan Wilayah	Perubahan lokasi praktik notaris
Pemberhentian Notaris	Penghentian tugas dan fungsi notaris
Perpanjangan Masa Jabatan	Perpanjangan usia pensiun notaris
Sertifikat Cuti Notaris	Permohonan izin cuti resmi

3. Pelayanan Badan Hukum (Perseroan Terbatas)

Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007, PT adalah badan hukum yang berbentuk persekutuan modal dan berbadan hukum resmi.

Jenis Layanan	Keterangan
Pemesanan Nama PT	Pengajuan nama perseroan
Pendirian PT	Proses legalitas pendirian badan hukum
Perubahan PT	Perubahan data/legalitas perseroan
Pendirian Pending	Pengajuan pendirian sementara
Perubahan Pending	Pembaruan data pada proses pending
Penyesuaian UU 2007	Penyesuaian akta dengan UU No. 40 Tahun 2007
Merger	Penggabungan dua atau lebih PT
Akuisisi	Pengambilalihan perusahaan
Pembubaran	Proses resmi penutupan PT

4. Pelayanan Kurator

Kurator adalah pihak yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit sesuai UU No. 37 Tahun 2004.

Jenis Layanan	Keterangan
Penunjukan Kurator	Pengangkatan kurator oleh pengadilan
Proses Kepailitan	Pengurusan dan pemberesan harta pailit

5. Pelayanan Wasiat / Harta Peninggalan

Balai Harta Peninggalan bertugas menangani wasiat, warisan, perwalian, ketidakhadiran, dan aset tak terurus.

Jenis Layanan	Keterangan
Permohonan Wasiat	Pendaftaran dan pencatatan surat wasiat

6. Pelayanan Penerjemah Tersumpah

Penerjemah tersumpah adalah penerjemah resmi yang disumpah oleh Gubernur DKI Jakarta dan diakui secara hukum.

Jenis Layanan	Keterangan
Terjemahan Resmi	Terjemahan dokumen hukum dan resmi, disertai affidavit penerjemah tersumpah

7. Pelayanan Legalisasi

Legalisasi adalah pengesahan tanda tangan notaris melalui pencocokan oleh Kemenkumham.

Jenis Layanan	Keterangan
Legalisasi Dokumen	Pengesahan keaslian tanda tangan pada dokumen resmi

8. Pelayanan Yayasan

Yayasan adalah badan hukum nirlaba yang bergerak dalam bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan.

Jenis Layanan	Keterangan
Pendirian Yayasan	Pengajuan dan legalisasi yayasan
Perubahan Data Yayasan	Pembaruan akta atau struktur yayasan

9. Pelayanan Perkumpulan

Perkumpulan adalah badan hukum berbasis keanggotaan yang bergerak di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan (Permenkumham No. 6 Tahun 2014).

Jenis Layanan	Keterangan
Pengesahan Perkumpulan	Pendaftaran dan legalisasi badan hukum perkumpulan
Perubahan Data	Penyesuaian struktur atau tujuan perkumpulan

Pidana

1. Pelayanan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

PPNS adalah pejabat yang berasal dari PNS dan ditunjuk untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu sesuai undang-undang sektoral masing-masing. PPNS memiliki wewenang terbatas dan wajib berkoordinasi dengan Kepolisian.

Instansi	Dasar Hukum	Tugas & Wewenang PPNS
Kementerian Perhubungan / Dinas Perhubungan	UU No. 22 Tahun 2009 & PP No. 80 Tahun 2012	Menyidik pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Bertugas di terminal dan tempat penimbangan. Razia harus didampingi penyidik Polri.
Kementerian Kehutanan	UU No. 41 Tahun 1999 jo. UU No. 19 Tahun 2004	Menyidik tindak pidana kehutanan. Bertanggung jawab atas pengawasan dan perlindungan hutan.
Kementerian Komunikasi dan Informatika	UU No. 36 Tahun 1999	Menyidik tindak pidana di bidang telekomunikasi. Penyelidikan dilakukan oleh PNS di lingkungan Kemenkominfo yang telah diberi kewenangan khusus.

Catatan:

Semua proses penyidikan PPNS tetap mengacu pada KUHAP.
Koordinasi dengan penyidik Kepolisian wajib dilakukan.
Pengaturan teknis diatur melalui Perkapolri No. 6 Tahun 2010.

2. Pelayanan Hukum Grasi

Grasi adalah hak Presiden untuk memberikan pengampunan atau pengurangan hukuman kepada terpidana, sebagai bagian dari kewenangan di bidang yudikatif.

Aspek	Keterangan
Pengertian	Pengurangan, pengampunan, atau pembebasan hukuman kepada narapidana oleh Presiden
Dasar Hukum	Pasal 14 UUD 1945 & UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi
Subjek	Terpidana yang telah mendapat putusan berkekuatan hukum tetap
Prosedur	Permohonan diajukan kepada Presiden melalui Mahkamah Agung
Contoh	Hukuman mati yang diubah menjadi hukuman seumur hidup atau pembebasan

Tata Negara

Tata negara mencakup pengaturan sistem pemerintahan, hubungan antar lembaga negara, serta hak dan kewajiban warga negara. Dalam praktiknya, pelayanan hukum tata negara berperan dalam mendampingi proses hukum yang berkaitan dengan konstitusi dan kelembagaan negara.

Jenis Layanan	Keterangan
Pendampingan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara	Memberikan konsultasi dan bantuan hukum apabila terjadi konflik kewenangan antar lembaga negara
Konsultasi Judicial Review	Pendampingan dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi
Pendampingan Perkara Pemilu dan Pilkada	Bantuan hukum dalam perkara hasil pemilu atau pilkada di Mahkamah Konstitusi atau Bawaslu
Advokasi Hak Konstitusional Warga Negara	Pendampingan bagi warga negara atau kelompok masyarakat yang hak konstitusionalnya dilanggar
Penyusunan Legal Opinion Tata Negara	Pemberian pendapat hukum terkait persoalan kenegaraan, kewenangan, dan proses legislasi

Otoritas Hukum Internasional

Otoritas Pusat Hukum Internasional adalah lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk menangani kerja sama hukum antarnegara, termasuk pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perdata dan pidana. Di Indonesia, peran ini dijalankan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU).

Jenis Layanan	Keterangan
Permintaan Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance/MLA)	Proses permintaan atau pemberian bantuan hukum antarnegara dalam perkara pidana, seperti pengumpulan alat bukti atau pemanggilan saksi
Ekstradisi	Permohonan penyerahan pelaku tindak pidana dari satu negara ke negara peminta untuk diadili atau menjalani hukuman
Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing (Exequatur)	Proses permohonan agar putusan pengadilan asing diakui dan dapat dijalankan secara sah di Indonesia
Perlindungan Anak Lintas Negara (Konvensi Den Haag 1996 dan 1980)	Penanganan perkara hak asuh dan penculikan anak antarnegara, termasuk pengembalian anak secara internasional
Adopsi Internasional	Koordinasi dan pengawasan proses adopsi lintas negara sesuai ketentuan Konvensi Den Haag 1993
Pemberian Informasi Hukum Internasional	Layanan konsultasi dan pemberian data hukum internasional terkait kerjasama perdata dan pidana lintas negara
Sertifikasi dan Legalitas Dokumen Internasional	Proses legalisasi dokumen yang digunakan untuk keperluan hukum di luar negeri, termasuk melalui apostille (jika berlaku)